Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi besar-besaran di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pertemuan dengan Komisi Reformasi Polri di Istana Negara, Jumat (8/11), menjadi langkah awal membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Langkah ini merupakan bagian dari agenda pemerintahan Prabowo–Gibran. Pemerintah ingin menghadirkan sistem hukum yang tegas, transparan, dan berpihak pada keadilan rakyat.
Reformasi Polri dari Dalam: Mentalitas dan Etika Jadi Fokus

Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa reformasi Polri tidak cukup hanya dengan mengganti pejabat atau memperbarui sistem organisasi. Menurutnya, perubahan mentalitas dan etika pelayanan merupakan kunci agar kepolisian kembali menjadi institusi yang dihormati, bukan ditakuti masyarakat.
“Kita ingin polisi yang kuat tapi juga manusiawi. Penegakan hukum harus tegas, tapi tetap berpihak pada keadilan rakyat,” ujar Presiden Prabowo Subianto di hadapan jajaran Komisi Reformasi Polri dan pejabat tinggi negara.
Ia menambahkan, reformasi ini bukan untuk melemahkan Polri, melainkan untuk memperkuat peran dan wibawa institusi agar benar-benar menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.
Baca juga: Ledakan di SMA 72: Sekejap Mengubah Suasana Jadi Panik
Komisi Reformasi Polri Didorong Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Pembentukan Komisi Reformasi Polri merupakan langkah awal menuju perubahan besar. Komisi ini ditugaskan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja kepolisian, mulai dari proses rekrutmen anggota, pola pendidikan, tata kelola organisasi, hingga penegakan disiplin internal.
Pemerintah akan memberikan dukungan penuh agar proses reformasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Prabowo menegaskan bahwa perubahan di tubuh Polri harus disertai sistem pengawasan transparan, agar kepercayaan publik bisa kembali dibangun secara nyata.
Membangun Kembali Kepercayaan Publik terhadap Polri

Reformasi Polri dianggap mendesak di tengah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kasus pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang membuat citra Polri sempat terguncang.
“Reformasi ini bukan sekadar mengganti struktur, tapi membangun kembali kepercayaan rakyat,” ujar Prabowo.
Dengan langkah reformasi yang komprehensif, diharapkan Polri dapat memperkuat integritas dan profesionalismenya. Masyarakat harus kembali merasa aman dan percaya bahwa aparat kepolisian benar-benar bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Polri yang Humanis dan Profesional Jadi Tujuan Utama
Prabowo menegaskan, Polri ke depan harus hadir sebagai institusi yang kuat namun tetap humanis. Polisi tidak boleh dilihat sebagai sosok yang menakutkan, melainkan pelindung yang bisa diandalkan masyarakat dalam situasi apa pun.
“Polisi harus hadir bukan untuk ditakuti, tapi untuk melindungi. Saat rakyat percaya, di situlah kekuatan negara tumbuh,” tegas Prabowo menutup arahannya.
Baca juga: Remontada Epik! Persib Bandung Comeback 3-2 atas Selangor
Era Baru Reformasi Kepolisian Dimulai
Langkah yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini menjadi sinyal kuat dimulainya era baru reformasi kepolisian di Indonesia. Pemerintah berharap Polri mampu bertransformasi menjadi lembaga yang lebih profesional, bersih, dan berpihak kepada rakyat.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, reformasi Polri diharapkan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi gerakan nyata untuk menghadirkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial.
















Leave a Reply