Pekerjaan Layak : Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

pekerjaan layak

Meski ekonomi Indonesia terus tumbuh, jutaan orang masih berjuang dalam pekerjaan yang tidak layak. Apakah kita benar-benar sedang tumbuh, atau hanya terlihat tumbuh?

Pengangguran, terutama di kalangan usia produktif, menjadi tantangan serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024 mencatat tingkat pengangguran terbuka berada di angka 5,32%, dengan mayoritas berasal dari lulusan SMA dan universitas. Ini menjadi ironi di tengah bonus demografi yang seharusnya bisa menjadi modal besar bagi Indonesia untuk melompat lebih jauh.

Lalu, apa yang sebenarnya dimaksud dengan pekerjaan layak? Dan mengapa hal ini begitu penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang?

Pekerjaan Layak: Lebih dari Sekadar Bekerja

pekerjaan layak

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mendefinisikan pekerjaan layak (decent work) sebagai pekerjaan yang produktif, memberikan pendapatan yang adil, memiliki jaminan sosial, serta menjamin hak-hak pekerja. Artinya, bekerja bukan sekadar soal memiliki penghasilan, tetapi juga menyangkut martabat, perlindungan, dan kesempatan berkembang.

Sayangnya, banyak pekerjaan di Indonesia yang masih masuk kategori pekerjaan rentan. Misalnya, buruh harian lepas tanpa kontrak, pekerja informal tanpa perlindungan BPJS, hingga pekerja digital (freelancer) yang sering kali dibayar tidak layak dan tanpa kejelasan jaminan hukum. Dalam situasi ini, mereka memang bekerja, tapi jauh dari kata “layak”.

Ketika Pengangguran Menjadi Ancaman Ekonomi

Pengangguran bukan hanya masalah individu, tapi juga masalah ekonomi nasional. Setiap orang yang menganggur berarti potensi produktivitas tidak dimanfaatkan. Dalam jangka panjang, tingginya angka pengangguran bisa menurunkan daya beli masyarakat, memperbesar beban negara dalam bantuan sosial, serta memicu masalah sosial lain seperti kriminalitas dan ketimpangan.

Lebih dari itu, pengangguran menciptakan kesenjangan ekspektasi. Banyak lulusan perguruan tinggi yang merasa tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka. Hal ini bukan hanya menyumbang frustrasi, tapi juga memperlihatkan ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Bonus Demografi dan Tantangan Pekerjaan Layak di Indonesia

Indonesia tengah berada di periode bonus demografi, di mana penduduk usia produktif (15– 64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Ini seharusnya menjadi keuntungan strategis. Namun, tanpa penyediaan pekerjaan layak dalam jumlah besar, bonus ini justru bisa berubah menjadi beban.

Kita sedang menyaksikan bagaimana anak-anak muda yang sebenarnya penuh potensi justru terjebak dalam pekerjaan informal, pengangguran terselubung, atau migrasi paksa ke luar negeri dengan kondisi kerja tidak manusiawi. Jika negara gagal mengarahkan tenaga kerja produktif ini ke jalur yang benar, maka mimpi Indonesia Emas 2045 bisa berakhir jadi angan-angan.

Pekerjaan Layak: Pilar Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak bisa hanya bergantung pada angka PDB. Ia harus diukur dari sejauh mana masyarakatnya mendapatkan penghidupan yang layak. Di sinilah pekerjaan layak menjadi kunci.

Pekerjaan yang layak mendorong produktivitas. Produktivitas mendorong inovasi. Inovasi melahirkan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah rantai logis yang tidak bisa dipisahkan.

Negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan berhasil membuktikan bahwa kualitas pekerjaan jauh lebih penting dibandingkan kuantitas semata.

Selain itu, pekerjaan layak mendorong inclusive growth, yakni pertumbuhan ekonomi yang bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, tidak hanya menguntungkan elite bisnis, tapi juga memberikan manfaat langsung bagi buruh, petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Jalan Menuju Pekerjaan Layak: Harus dari Semua Arah

Untuk menciptakan pekerjaan yang baik, tidak cukup hanya mengandalkan sektor formal. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu bekerja bersama. Beberapa langkah strategis yang bisa diambil antara lain:

  1. Reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi – Kurikulum harus selaras dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah, termasuk keahlian digital, kewirausahaan, dan komunikasi.
  2. Regulasi perlindungan tenaga kerja yang adaptif – Dunia kerja digital membutuhkan perlindungan baru yang sesuai, tanpa membatasi
  3. Inisiatif padat karya dan dukungan UMKM – Pemerintah perlu memperluas program padat karya dan memberikan akses modal serta pelatihan bagi pelaku usaha kecil.
  4. Investasi dalam sektor ekonomi hijau dan digital – Ini adalah sektor masa depan yang tidak hanya menjanjikan pertumbuhan, tapi juga keberlanjutan.
  5. Peningkatan kualitas transportasi dan konektivitas – Akses terhadap pekerjaan layak sering kali terhambat oleh buruknya infrastruktur, terutama di daerah tertinggal.

 

Baca juga: Sampah Plastik: Apa yang Kita Buang Kembali ke Hidup Kita

 

Harapan Baru di Tengah Ketidakpastian

Meski tantangan besar, harapan tetap ada. Banyak inisiatif lokal yang menunjukkan bahwa pekerjaan layak bukan sesuatu yang mustahil. Misalnya, program Desa Digital di beberapa wilayah Indonesia yang berhasil menghubungkan pemuda desa dengan pekerjaan berbasis internet. Atau program kampus merdeka yang mulai menghubungkan mahasiswa dengan dunia kerja nyata sejak dini.

Kuncinya adalah kolaborasi. Pemerintah harus membuka jalan, sektor swasta harus membuka peluang, dan generasi muda harus siap mengisi ruang dengan kompetensi dan etika kerja yang tinggi.

Penutup

Pekerjaan layak bukanlah hadiah, melainkan hak. Dan pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka, tetapi tentang bagaimana angka itu mengubah kehidupan nyata. Jika kita ingin masa depan ekonomi Indonesia cerah, maka hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai memperjuangkan pekerjaan yang benar-benar layak. Bukan hanya untuk statistik, tapi untuk martabat manusia.

 

Ditulis oleh : Muhammad Syauqi Rabbani, Shelvyra Issanty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *