Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN

Jakarta, 14 Oktober 2025 — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menyebut tanggung jawab finansial proyek itu berada di bawah Danantara, holding BUMN yang menaungi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Bukan Tanggung Jawab APBN

Purbaya menilai penggunaan APBN untuk proyek komersial seperti Whoosh tidak sesuai prinsip keuangan negara. Ia menambahkan, Danantara sudah memiliki manajemen serta sumber pendanaan sendiri melalui dividen BUMN di bawahnya.

“Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi,” ujar Purbaya usai menghadiri rapat kerja di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

Ia menambahkan, sejak reformasi tata kelola BUMN dilakukan, aliran dividen tidak lagi langsung masuk ke APBN, melainkan dikelola secara mandiri oleh holding masing-masing. Karena itu, tanggung jawab keuangan proyek tidak bisa dibebankan kembali ke kas negara.

Sorotan Publik dan Tantangan Whoosh

Pernyataan Purbaya muncul di tengah sorotan publik terhadap keberlanjutan finansial proyek Whoosh yang menghadapi tekanan biaya dan pendapatan. Proyek yang mulai beroperasi sejak 2023 itu disebut masih menghadapi beban cost overrun dan kewajiban pembayaran utang besar kepada pihak investor.

Dari pihak pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto telah meminta seluruh pihak mencari skema pembiayaan non-APBN. Menurutnya, rapat terbatas terakhir belum membahas secara spesifik soal pembayaran utang Whoosh. Prinsip utama pemerintah tetap sama, yaitu tidak menambah beban fiskal negara.

Ekonom Dukung Langkah Menkeu

menkeu

Sejumlah ekonom mendukung langkah tegas Purbaya. Ekonom Nailul Huda dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai bahwa penggunaan APBN untuk proyek komersial akan menjadi preseden buruk bagi kebijakan fiskal ke depan. Ia menilai BUMN seharusnya mampu menutup biaya dari pendapatan operasional atau dividen antar-entitas.

“Kalau setiap proyek BUMN yang merugi ditutup pakai APBN, itu bisa mengganggu kesehatan fiskal. Pemerintah perlu disiplin agar tidak membuka celah moral hazard,” ujarnya.

Namun, sebagian pengamat menilai beban keuangan KCIC masih berat karena tingginya biaya operasional dan belum stabilnya pemasukan dari penjualan tiket. Jika tidak ada restrukturisasi utang atau tambahan investor, proyek Whoosh berpotensi menghadapi tekanan likuiditas dalam jangka menengah.

Danantara Belum Menanggapi Pernyataan Menkeu Purbaya

Hingga kini, Danantara belum memberikan pernyataan resmi terkait sikap Menkeu Purbaya. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga agar proyek strategis nasional seperti Whoosh tetap beroperasi, namun tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian fiskal.

Langkah tegas ini menandai konsistensi pemerintah dalam menjaga disiplin anggaran, di tengah meningkatnya tekanan terhadap proyek infrastruktur besar di Indonesia.