JAKARTA, (18/11/2026) – Inspektur Jenderal Polisi (Irjen) Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Selasa (17/11/2026). Putusan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sidang yang berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta Selatan, digelar sejak pukul 09.00 WIB hingga sore hari. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa majelis etik menyatakan Eko terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal atau illegal access menggunakan teknologi milik Polri untuk aktivitas penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Usai putusan dibacakan, Eko terlihat keluar dari Gedung Propam sekitar pukul 18.46 WIB dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna biru dan kedua tangan terikat kabel ties. Ia dikawal sejumlah personel Brimob bersenjata laras panjang menuju kendaraan taktis untuk kembali dibawa ke Rumah Tahanan Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok.
Baca juga: Ratusan Kendaraan Kopdes Menumpuk di Rorotan
Meski menerima sanksi pemecatan, Eko menyatakan mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut. Komisioner Kompolnas, Muhammad Choirul Anam, juga mengungkapkan bahwa Eko sempat menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam persidangan.
Sementara itu, penanganan perkara pidana terkait dugaan penyadapan ilegal tersebut masih berlanjut melalui Bareskrim Polri. Kasus ini turut menjadi perhatian publik karena dugaan penyalahgunaan akses dan fasilitas kepolisian untuk memantau komunikasi Presiden serta sejumlah pihak lainnya. (Robby)
















Leave a Reply