DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun

JAKARTA, (20/11/2026) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Sebelum mengambil keputusan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir. Setelah memperoleh persetujuan, ia mengetukkan palu sebagai tanda pengesahan. Puan menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan karena desakan atau paksaan, melainkan hasil dari proses pembahasan yang telah dilakukan secara menyeluruh.

 

Baca juga: Hujan Angin Tumbangkan 16 Pohon di Kota Bandung

 

Dalam proses penyusunannya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menggelar sedikitnya 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum untuk menyerap masukan dari masyarakat, akademisi, pakar, serta berbagai organisasi. Pembahasan tingkat I juga telah diselesaikan pada Rabu (18/11/2026) sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana, termasuk kerugian negara dan masyarakat. Pengaturannya juga mencakup pengelolaan aset terkait tindak pidana agar dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Pengesahan ini mengakhiri perjalanan panjang RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama kurang lebih 18 tahun. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi serta meningkatkan kemampuan negara dalam memulihkan aset hasil kejahatan demi kepentingan masyarakat. (Robby)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *